Lima Puluh Kota, DISKOMINFO --- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi memulai pembangunan rumah contoh hunian tetap (huntap) mandiri melalui kegiatan peletakan batu pertama di Jorong Lubuak Aua, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Rabu (15/4/2026). Momen yang menandai dimulainya pembangunan ini dilakukan langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang bersama Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes. Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Perekonomian, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas Capil, Kepala Dinas Sosial, Camat Gunuang Omeh, Camat Bukit Barisan, Camat Suliki, Kacab BRI Payakumbuh, Walinagari di Kecamatan terkait dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota menekankan pentingnya sinergi dan gotong royong dalam menyukseskan program tersebut. Bupati juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. “Dengan koordinasi yang solid dan semangat gotong royong, maka apa yang kita rencanakan In Sya Allah akan terwujud dan kami mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penanggulangan musibah dan penanganan pascabencana bagi warga terdampak,” ujar Bupati Safni.

Bupati Safni juga berharap program huntap mandiri dari BNPB dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami berharap program huntap mandiri dari BNPB ini dapat terealisasi dengan lancar dan baik, sehingga masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan hunian yang layak,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kebutuhan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami memastikan bahwa semua yang diperlukan oleh pemerintah daerah akan dibantu, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan laporan teknis sebagai dasar penyaluran bantuan. “Kami meminta pemerintah daerah untuk segera menyampaikan laporan teknis penggunaan bantuan, agar proses dukungan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program rumah huntap mandiri merupakan konsep pembangunan hunian tetap berbasis partisipasi masyarakat.“Rumah huntap mandiri yang digagas BNPB ini merupakan prototype atau model pembangunan hunian bagi masyarakat, dengan spesifikasi yang telah melalui uji kelayakan, sehingga aman dan layak huni,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, SH, dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat 47 unit rumah kategori rusak berat yang akan ditangani melalui program ini. “Total terdapat 47 hunian mandiri kategori rusak berat, dengan rincian 34 unit di Kecamatan Bukit Barisan, 12 unit di Kecamatan Gunuang Omeh, dan 1 unit di Kecamatan Suliki,” ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi langkah awal percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak.  Rumah contoh huntap mandiri tersebut dibangun milik warga terdampak, Epi Diar (53), yang dihuni oleh enam orang anggota keluarga. Ia menambahkan bahwa pembangunan hunian tersebut didukung melalui anggaran BNPB dan pelaksanaannya melibatkan pihak Semen Padang. Program ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan hunian yang dibangun memiliki standar keamanan serta kenyamanan yang memadai. (*)