Lebih lanjut disampaikan oleh Asistan I Dedi Permana, sesuai dengan isi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 13 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 6 Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri, pemerintah daerah wajib menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui surat keputusan kepala daerah.

Salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi, dengan adanya PPID ini diharapkan implementasi Undang-Undang KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan undangan lainnya dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

#kominfosumbar #irfendiarbi #limapuluhkota #sumaterabarat #50kota