JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (LPP APBD) KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018


Post by : Sekretariat Dewan, 23 Juli 201920:35:49
469 dibaca

File foto tidak ditemukan !!!

Sarilamak-. Jawaban Bupati Terhadap Penyampaian Nota  Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (LPP APBD) TA 2018 ,  Dalam hal ini dihadiri oleh Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dan  Sekda Kabupaten Limapuluh Kota, Widya Putra, Rapat Paripurna ini  dipimpin oleh  Wakil Ketua DPRD  Kabupaten Lima Puluh Kota, Sastri Andiko. SH Dt Putiah, dengan segenap anggota DPRD dan angota Forkopimda, bersama kepala OPD dan para wartawan dilingkungan Pemda Limapuluh Kota yang dinyatakan terbuka untuk umum. Bertempat di aula Kantor DPRD Limapuluh Kota.

 

Dalam hal ini Bupati Limapuluh Kota menjawab pandangan umum ke delapan fraksi yang berada di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, diantaranya “ menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar terkait penganggaran dapat kami jelaskan bahwa aturan penganggaran perda APBD dan perda Perubahan APBD dapat dipahami sesuai uraian saudara, proses sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan bersama DPRD, sehingga khusus untuk penyusunan rancangan perda perubahan APBD telah sampai pada tahap persetujuan  bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Ranperda APBD NO 139/34/KERJASAMA-blk/2018 dan 20/PB/DPRD/LK-X/2018 tanggal 10 OKtober 2018.

 

Maka dalam rangka menjaga kelangsungan tugas tugas dan fungsi  pemerintahan maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan keempat atas peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun 2018 dengan memperhatikan aspek aspek sbb:

  1. Belanja wajib meningkat
  2. Belanja keperluan mendesak
  3. Belanja sesuai aturan perundang undangan
  4. Belanja kebutuhan darurat
  5. Belanja berdasarkan pergesaran anggaran

Berdasarkan uraian di atas maka ditetapkan peraturan Bupati no 66 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan bupati no 79 tahun 2017 tentang penjabaran APBD Tahun 2018 yang tetap merupakan penjabaran dari Peraturan daerh no 8 tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018, peraturan Bupati Limapuluh Kota no 66 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati Limapuluh Kota no 79 tentang penjabaran APBD Tahun 2018 tidak berdiri sendiri tapi merupakan akumulasi dari ketiga perubahan sebelumnya serta dari kebijakan perubahan perbub keempat itu sendiri yang merupakan akibat dari uraian di atas.

 

Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Fraksi PPP atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, dan menanggapi harapan saudara sejauh mana dampak pelaksanaan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah yang dapat dirasakan langsung dapat kami jelaskan bahwa dampak dari pelaksanaan APBD baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari meningkatnya PDRB, pertumbuhan ekonomi, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota.

 

Selanjutnya terkait usulan tentang dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar benar diangkat yang moderat bahkan melebihi target, kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan kajian yang lebih menyeluruh dalam menentukan potensi Pendapatan asli Daerah, yang merupakan suatau keharusan dalam penentuan target PAD serta memperhatikan potensi yang ada, kita tetap berupaya untuk melengkapi data dari tahun ke tahun namun disadari masih perlu penyempurnaan, pada tahun 2019 ini yang telah direncanakan adalah berupa pendapatan objek pajak bumi dan bangunan agar terciptanya pajak yang berkeadilan.

 

Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerindra tentang realisai pendapatan asli daerah pada tahun anggran 2018 yang mengalami penurunan dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2018 kita sudah berupaya melakukan berbagai upaya antara lain melakukan penyuluhan, pendapatan, penetapan, pemungutan dan penagihan, evaluasi serta pembinaan dan penertiban objek dan subjek pajak, dan tentang pengelompokan belanja langsung dan tidak langsung tidak tertuang pada buku nota keuangan LPP, mengacu pada standar akutansi pemerintah PP NO 71tahun 2010 dimana pengelompokan belanja langsung dan tidak langsung tetap disajikan pada konsideran rancangan peraturan bupati dan ranperbup LPP 2018.

 

Berikutnya, menjawab pertanyaan dari Fraksi Hanura terkait dengan kerangka belanja 2018 masih tingginya belanja barang dan jasa jika dibandingkan dengan belanja modal dimana belanja barang dan jasa itu lebih mendominasi, sedangkan pada belanja modal itu belanaj bersentuhan langsung dengan masyarakat, dijelaskan bahwa pemerintah daerah setiap tahunnya berkewajiban untuk menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD kemudian sesuia mekanisme dilakukan pembahasan secara bertingkat yang diakhiri dengan kesepakatan bersama tentang RAPBD guna dievaluasi oleh pemerintah provinsi, APBD yang sudah ditetapkan disusun dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah terdistribusi kepada OPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

 

Menjawab pertanyaan terkait dengan tidak terlaksananya APBD Perubahan tahun 2018, hasilnya berbanding terbalik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dapat dijelaskan bahwa korelasi antara perubahan APBD aadengan hasil audit BPK yang menghasilkan Opini WTP pada dasarnya tidak berkaitan erat dengan penjelasan sbb:

  1. Perubahan APBD sesuai dengan pasal 154 Permendagri 13 Tahun 2006 tidak wajib, namun ada persyaratan tertentu.
  2. Sesuai dengan maksud UU NO 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara bahwa laporan keuangan wajib diaudit oleh badan pemeriksa keuangan dengan mengeluarkan opini, ruang lingkup pemeriksaan adalah kewajaran dalam penyajianlaporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintaan, sistim pengendalian intern yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

 

menjawab pertanyaan terkait dengan sekian banyak rekomendasi yang lahir sewaktu pembahasan LKPJ dari DPRD tidak adanya pengaruh terhadap LPP yang akan dilakukan pembahasan dapat dijelaskan bahwasesuai UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 320 ayat 1, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan, sedangkan LKPJ merupakan narasi dari semua Output pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam LPP APBD tahun 2018 ini.

 

Selanjutnya menjawab dari Fraksi Demokrat, menjawab pertanyaan terkait dengan masih kecilnya realisasi PAD diantaranya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama PAD yag berasal dari retribusi daerah yang terealisasi 71,91% dapat dijelaskan terkait dengan pencapaian realisasi pajak daerah tahun 2018 adalah sebesar 86,68% dan realisasi retribusi daerah sebesar 71,91% dari target tahun 2018 dapat dijelaskan sbb:

  1. Masih belum terdapatnya potensi pajak dan potensi retribusi
  2. Masih belum optimalnya penagihan pajak dan retrebusi daerah
  3. Masih perlunya disempurnakan regulasi terkait pajak dan retrebusi daerah
  4. Masih kurangnya ketersedian dan kualitas sumber daya penyelenggaraan pajak dan retrebusi daerah
  5. Belum optimalnya kerjasama antara pihak terkait penyeleenggara pajak dan retrebusi daerah
  6. Masih rendahnya partisipasi dan kepatuhan wajib pajak dan retrebusi daerah dalam kepatuhan wajib pajak dan retrebusi daerah dalam menunaikan kewajibannya.

Selanjutnya terkait dengan masih kurang maksimalnya penyerapan anggaran untuk bansos dan bantuan hibah dapat dijelaskan bhawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD terakhir diubah dengan peraturan mnetri dalam negeri no 32 tahun 2011, dimana penganggaran belanja hibah dan bansos berupa uang dianggarkan pada PPKD dan belanja hibah dan bansos berupa barang dianggarkan pada belanja program dan kegiatan pada OPD, terkait dengan rendahnya realisasi belanja hibah dan bansos ini sebagian besar sudah kita sadari pada saat pembahsaan Rancangan Perubahan APBD 2018 , belanja hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan criteria diatur dalam peraturan perundang undangan.

 

Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari Fraksi PAN terkait dengan langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam rangka pembinaan PAUD/TK dapat kami tanggapi bahwa kedepan kita akan mengikuti amanah dari perda PAUD yang baru saja kita sepakati pada saat ini dalam tahap fasilitasi pemerintah Sumatera Barat, terkait dengan terobosan yang telah dilakukan pada tahun 2018 terhadap membangun dan mengembangkan tekhnologi informasi dapat mengatasi secara tepat dan terukur segala peristiwa yang membutuhkan solusi bagi masyarakt, dapat kami jelaskan bahwa saat ini sedang disiapkan pilot project untuk lima nagari dalam rangka penyiapan tekhnologi informasi dengan sistim informasi desa terbuka, selain itu juga dilakukan untuk memperbaharui aplikasi LPSE, dalam rangka keterbukaan hak akses masyarakat terhadap informasi publik kita berusaha meningkatkan kualitas dan kuatintas informasi publik melaui PPID yang dapat diakses pada website resmi Kabupaten limapuluh Kota dan juga perintisan E-Persuratan yang bekerjasama dengan badan Ciber dan sandi negara dalam bentuk penerapan tandatangan digital.

Terkait dengan realisasi rencana pembangunan fisik yang tertuang pada APBD 2018 dapat ditanggapi bahwa pada umumnya pelaksanaan pembangunan fisik sudah terleksana sesuai yang direncanakan dengan persentase sebesar 90,56% namum yang belum terlaksana yang tercatat pada naraca laporan keuangan tahun 2018 yang merupakan kontruksi dalam pengerjaan akan tetap diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun 2019 ini.

 

Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari fraksi PDI P dan PKB tentang tidak adanya penjelasan mengenai catatan atas laporan keuangan dalam nota penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, dapat kami jelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA dan LAK, sehingga Calk ini tidak dapat dijelaskan dalam nota keuangan akan tetapi merupakan bagian dari lampiran ranperda laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

Terkait pertanyaan tentang masih banyaknya jabatab struktural yang kosong atau yang maish PLT dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan kita pada saat perubahan perda RPJM 2016-2021 secara simultan telah dan sedang dilakukan upaya upaya diataranya perubahan struktur dan uraian tugas serta analisa jabatan yang sudah selesai dilaksanakan sehingga dalam waktu yang dekat ini akan kita isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikutnya dari fraksi PKS PBB tentang pembagian guru PNS secara merata di seluruh Kabupaten Lima Puluh kota karean masih adanya sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah menata sebaran guru PNS dan khususnya Kepala Sekolah pada bulan Juli Tahun 2018 disetiap Kecamatan, kedepan kita tetap berupaya untuk melakukan pemerataan penyebaran guru PNS secara merata sehingga optimalisasi prosess belajar dan mengajar dapat terwujud.

Sampaikan komentar & saran