Komisi I DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau Lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota


Post by : Dinas Komunikasi dan Informatika, 18 Februari 202110:44:15
21 dibaca

File foto tidak ditemukan !!!

Lima Puluh Kota, Diskominfo - Komisi I DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu, (17/02/2021).

Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST. rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Fery Chofa, SH, LLM yang didampingi oleh seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kominfo.

Kunjungan kerja ini dalam rangka tukar informasi dan shering terkait pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan program dan kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Kampar, agenda pembicaraan difokuskan pada  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dalam sambutanya, Kepala Dinas Kominfo Fery  Chofa, SH, LL.M menyampaikan Dinas Kominfo memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan 3 urusan kewenangan daerah yaitu Komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, ada beberapa prinsip yang dipakai dalam melakukan Satu Data yaitu 
    a. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data
    b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata
    c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
    d. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi.

Penyebarluasan data yang merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data, menurut Perpres ini, dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya. Selain itu, juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga silaturahmi antar kedua daerah yang berbatasan ini senantiasa tetap terjaga, sehingga proses kerjasama dibidang pemerintahan dan pembangunan dapat diselenggarakan dengan baik.

Sampaikan komentar & saran