Irfendi Minta SKPD Hilangkan Ego Sektoral
Post by : , 01 April 201620:00:10
2013 dibaca
Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi meminta Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) menghilangkan ego sektoral, agar pelaksanaan program pembangunan di daerah ini berjalan lancar. Tak kalah pentingnya, merobah mindset bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Hal itu disampaikan Irfendi dalam arahannya ketika membuka Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 di ruang sidang 3 Politeknik Pertanian Payakumbuh di Tanjung Pati, Rabu (30/3). “Saya minta dalam penyusunan RKPD ini semua SKPD menghilangkan ego sektoral masing-masing. Jangan ada yang sombong dan mengaku lebih mampu,†tegas Irfendi. Dikatakan, seluruh SKPD harus bersinergi dan saling mendukung. Jangan sampai SKPD yang satu dan lainnya berjalan sendiri-sendiri supaya pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berjalan optimal. “Mari kita bangkit bersama mewujudkan Lima Puluh Kota yang sejahtera. Untuk itu mari hilangkan ego sektoral dan robah pola pikir kita bekerja untuk kepentingan rakyat dan bekerja dengan iklas,†ujar Irfendi. Dalam Musrebang yang dipimpin langsung Wakil Bupati Ferizal Ridwan tersebut Irfendi juga mengingatkan agar semua SKPD untuk memahami dan mendukung RPJM daerah ini. Khusus terhadap para kepala SKPD diharapkan untuk bisa berinovasi, kreatif dan berani melahirkan ide-ide cemerlang buat kemajuan Lima Puluh Kota. “Setiap pejabat eselon II harus memiliki ide cemerlang untuk memajukan daerah ini. Sayangnya, selama ini tak banyak pejabat yang berinovasi,†sesal putera Koto Tangah Simalanggang itu. Lebih lanjut Irfendi menginginkan setiap SKPD mempunyai Indeks Kinerja Utama (IKU). Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, bila sudah bisa dipindahkan ke kecamatan, mestinya masyarakat tidak harus lagi mengurusnya ke Kantor Disduk Capil yang ada di Payakumbuh. Begitu pula Dinas Sosial, paparnya, harus tahu apa yang mesti diperbuatnya. Alangkah menyedihkannya hari ini masih saja ada warga Lima Puluh Kota yang hidup terpasung. “Bila ditanya, barangkali Dinas Sosial tidak tahu dan tidak memiliki catatan berapa jumlah warga Lima Puluh Kota saat ini yang dipasung. Saya tahu bahwa jumlahnya lebih dari 100 orang. Yang perlu dipertanyakan lagi, apa yang sudah dilakukan Dinas Sosial,†tanya Irfendi. Mestinya, ucap Irfendi, warga malang tersebut dikirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk pengobatan. Ini harusnya menjadi salahsatu perhatian serius Dinas Sosial dengan membuat program dan menyediakan anggaran buat menangani para korban pemasungan tersebut. “Begitu pula dengan para jompo. Jangan lagi ada yang tidak makan dan dibiarkan berjalan sendirian menahan lapar,†ingat Irfendi. Sama halnya dengan warga miskin yang tidak mampu membayar BPJS kesehatan, kata Irfendi, mestinya juga dipikirkan untuk memasukannya ke dalam Jamkesda. Masyarakat miskin itu harus dibayar oleh Negara. “saya yakin DPRD kita setuju dengan ini,†yakin Irfendi sembari mengakui masalah serupa juga terjadi di bidang pendidikan. Temuannya di lapangan, tidak sedikit anak berprestasi yang putus sekolah hanya karena orang tuanya miskin. “Anak pintar dari keluarga miskin juga harus menjadi pemikiran Dinas Pendidikan. Menyikapi hal tersebut, barangkali saja ke depan kita perlu membuat beasiswa khusus,†papar Irfendi. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Sastri Andiko dalam penyampaiannya berharap hasilnya lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengharapkan pembangunan di daerah ini dialokasikan secara merata. Sedangkan panitia acara yang juga Sekertaris Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Khairunas melaporkan, Musrenbang tingkat kabupaten yang diikuti oleh sekitar 200 orang itu antara lain bertujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang sebelumnya. Selain itu buat mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah, serta menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatannya. (hendri gunawan)