Untuk Meningkatkan PPID, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat Adakan FGD Jilid II Bersama Dinas Kominfo Lima Puluh Kota


Post by : Dinas Komunikasi dan Informatika, 17 Juli 201915:14:38
389 dibaca

File foto tidak ditemukan !!!

Lima Puluh Kota, Diskominfo - Dalam rangka silaturrahmi menjalin sinergi komunikasi, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mengadakan FGD jilid II bersama Dinas Kominfo Lima Puluh Kota di Aula Dinas Kominfo,  Kamis (13/06/2019)

 

Ketua KI Provinsi Sumatera Barat Adrian Tuswandi, SH bersama Komisioner KI Nofal Wiska, S.IP, dan Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si melaksanakan FGD guna mengkoordinasikan kriteria untuk Anugerah Keterbukaan Informasi Badan  Publik mendatang.

"Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumbar  2019 tidak hanya mengkaji nilai atau kriteria yang memenuhi nilai standar, tetapi Badan Publik juga harus informatif baik dalam melayani, mengelola, mendatabasekan dan memberikan informasi publik yang baik untuk masyarakat" ujar Adrian.

Selama ini wujud kerja keras PPID sebagai jembatan dalam penyampaian Informasi Publik telah menerapkan UU 14 tahun 2008  tentang keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Lima Puluh Kota sekaligus PPID Utama Pemkab Lima Puluh Kota Ferry Chofa, SH, L.LM sangat mengapresiasi terlaksananya FGD ini dengan harapan dapat mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kabupaten Informatif, dan juga menjadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam memberikan informasi publik dalam memenuhi keterbukaan informasi publik.

Disisi lain Noval wiska, S.IP Wakil Ketua Komisioner KI menyebutkan "Penilaian peningkatan dan dasar penilaian bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi apresiasi untuk PPID untuk apa yang sudah dilakukan, dimana SOP PPID jangan hanya jalan karena penilaian, tetapi diharapkan kontinu setiap hari" ujarnya.

Ketua Pemeringkatan Badan Publik KI Sumbar Tanti Endang Lestari, S.IP, M, Si menambahkan diantara SOP PPID tersebut yakni SOP penyusunan Daftar Informasi dimana Update PPID harus berkala kemudian Informasi Dikecualikan harus jelas prosedur penetapannya.

" Masyarakat sebagai penerima informasi utama punya hak dasar untuk mendapatkan informasi, sehingga harus nyata dirasakan oleh masyarakat tersebut" ujarnya.

Sampaikan komentar & saran