Pemkab Lima Puluh Kota Tetap Komit Budayakan Literasi Digital


Post by : Admin, 25 Oktober 201814:16:48
376 dibaca

File foto tidak ditemukan !!!

LIMA PULUH KOTA- Saluran informasi resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melalui website limapuluhkotakab.go.id yang merupakan muara dari informasi pembangunan daerah yang berasal dari data OPD-OPD seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat maka selengkapnya dapat dilihat langsung melalui website PPID Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alamat ppid.limapuluhkotakab.go.id. Segala bentuk Informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat dapat diperoleh melalui layanan PPID yang dapat dikunjungi  setiap hari kerja baik secara online maupun offline. Sedangkan informasi yang terdapat pada portal website merupakan informasi tambahan yang dibutuhkan saat penilaian Rencana Aksi Daerah Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.

Terkait PPID, capaian yang telah dilakukan tetap terus berkembang dan dinamis dari tahun ke tahun, dari segi publikasi informasi publik. Namun diakui, belum semua informasi terakomodir dalam web PPID. Hal ini tidak berarti informasi tersebut tidak dapat diakses atau diperoleh publik. Sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku , masyarakat dapat meminta dokumen informasi publik yang mereka butuhkan.

Pada tahun 2015 sewaktu masih sebagai Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Portal website Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun dengan mengintegrasikan 42  website OPD didalamnya, dengan total biaya sebesar 45 juta rupiah. Setelah dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika sejak Tahun 2017 sampai sekarang tidak ada alokasi  anggaran khusus untuk pengelolaan website OPD . Pada tahun 2018 anggaran yang ada hanya sebesar 45 juta rupiah yang didalamnya termasuk biaya pemeliharaan dan pelatihan bagi 52 orang admin  website OPD. Pelatihan tersebut melibatkan tenaga jurnalis profesional dari media lokal dan penulis ternama di luak Limo Puluah dengan materi peningkatan kualitas admin website OPD dalam membuat berita yang baik dan benar dengan harapan pengelolaan website dan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media website yang dilakukan pada OPD masing-masing dapat berjalan lancar.

Sebagai OPD yang memfasilitasi keberadaan website OPD yang berada sepenuhnya dibawah pengelolaan OPD terkait, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan mensosialisasikan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Domain dan Subdomain Portal Website Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa pengelola website perangkat daerah (website OPD) terdiri dari kepala perangkat daerah dan admin web OPD yang bertanggung jawab penuh terhadap optimalisasi penggunaan website OPD. Selain itu sebagai evaluasi secara berkesinambungan Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menyurati secara resmi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan website OPD sesuai dengan surat Sekretaris Daerah nomor: 551/645/diskominfo_lk/VII-2017 serta telah diinformasikan ulang melalui surat nomor 555/68/Diskominfo-LK/I-2018 tanggal 5 Januari 2018 . Bagaimanapun juga budaya literasi digital harus tetap ditumbuhkembangkan bagi seluruh OPD untuk keterbukaan informasi publik.

Aplikasi-aplikasi yang tidak dapat diakses seperti yang disebutkan sebelumnya sebenarnya tidak mengalami kendala dalam hal aplikasi.  Namun terkadang mengalami masalah jaringan pada server. Sedangkan untuk aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) berjalan lancar dan normal karena itu merupakan aplikasi dibawah pengawasan langsung dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang jika terjadi kendala pasti akan ada komplain oleh penyedia barang/jasa pemerintah maupun Pokja ULP, namun alhamdulillah sampai saat ini tidak ada komplain dari pihak yang berkepentingan. Namun pada website Lima Puluh Kota versi mobile memang sedang dilakukan pengembangan.

Sedangkan anggaran Rp. 800 juta yang digadang-gadang sebagai dana pengembangan komunikasi dan infomasi merupakan besaran anggaran Program Pengembangan Komunikasi, Infomasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan  Pengembangan  Jaringan Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diantaranya digunakan antara lain untuk belanja jasa internet (astinet) dan belanja jasa co-location server yang merupakan server utama LPSE yang merupakan salah satu standar pelayanan nasional dari 17 standar layanan nasional yang telah dicapai oleh LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedepan, meskipun dengan segala keterbatasan sumber daya, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mengembangkan beberapa aplikasi yang mendukung pelaksanaan e-government yang merupakan komitmen kepala daerah melalui beberapa aplikasi baru yang akan diluncurkan dalam waktu dekat yang dibangun secara mandiri oleh Dinas Kominfo dan diberikan secara gratis kepada OPD terkait dan nagari pilot project, contoh aplikasi tersebut adalah sebagai berikut e-persuratan, simwas dan openSID sebagai aplikasi layanan publik bagi masyarakat nagari yang akan diujicobakan pada beberapa nagari sebagai percontohan.

Sampaikan komentar & saran