Kecamatan Luak Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017


Post by : Kecamatan Luak, 11 Desember 201809:39:15
548 dibaca

File foto tidak ditemukan !!!

Kec.Luak. Jelang pelaksanaan pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota gelar sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Perangkat Nagari dan Aparatur Pemerintahan Lingkup Kecamatan Luak di Aula Kantor Camat Luak Senin, 12 Desember 2018.

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.  Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah.  Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu tersebut dimana Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memiliki nilai yang sangat strategis dan penting mengingat sudah dekatnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Ucap Yalbaku Jevino, S.STP pada sambutannya pada saat membuka acara.

"Dan saya minta kepada para peserta yang hadir untuk dapat menjadi perpanjangan tangan negara untuk memberikan informasi, sosialisasi dan penjelasan tentang hal tersebut kepada sanak famili, kawan dan masyarakat sekitar tempat tinggal maupun tempat aktivitas masing-masing, sesuai peran dan kemampuan yang dimiliki, Oleh sebab itu, setelah mengikuti kegiatan ini, saya harap saudara sekalian benar-benar memahami arti pentingnya pemilu yang sesungguhnya." pungkasnya

Dengan menghadirkan Narasumber Masnijon Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, M. Ali Firdaus, S,Sos dari Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota dan Encon Deydi Nazmar dari Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.  Beliau menghimbau kepada para peserta untuk benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menginformasikan kepada masyarakat luas nantinya.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini merupakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Karena itu, kualitas pemilu bergantung pada sejuhmana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara pemilu dan stake holder terkait lainnya,” Tutur Masnijon

M. Ali Firdaus, S.Sos Kabid Politik dalam Negeri mengatakan “sejak bergulirnya era reformasi, hampir tiap-tiap daerah di indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah namun demikian, tidak kita pungkiri bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu masih saja membuat kita prihatin.

Tentunya, partisipasi bukanlah semata-mata mengenai hak politik warga negara, melainkan juga mengenai kepedulian warga negara terhadap demokratisasi yang kita kembangkan sebagai salah satu jalan penting menuju kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

"Perlu saya ingatkan, bahwa hak politik warga negara dalam pemilu bukanlah hanya memberikan suara, melainkan juga warna, yang tidak kalah penting adalah dalam hal pengawasan pemilu," ujarnya.

Kurangnya partisipasi masyarakat itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya informasi yang terkait dengan pemilu, kurangnya perhatian dan respon masyarakat terhadap aneka ragam informasi yang ada, atau bahkan yang sangat memprihatinkan adalah sikap apatis alias tidak mau tahu terhadap proses demokrasi yang dilaksanakan dan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sesungguhnyalah, faktor-faktor yang disebutkan di atas adalah saling berkaitan satu sama lain.

"Maka sangat tepat, dan saya menilai sangat positif, atas diselenggarakannya sosialisasi mengenai hal-hal terkait pemilu seperti ini. Tentunya, dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, masyarakat kita dapat terhindar dari pemikiran-pemikiran yang kadangkala menyesatkan, yang sengaja dihembuskan oleh kalangan atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab serta tidak ingin masyarakat kita matang dan dewasa dalam berdemokrasi," katanya.

Encon Deydi Nazmar selaku Bawaslu menyampaikan Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. (Arhye/adm)

Sampaikan komentar & saran