Wabup Ferizal Ridwan Bacakan Pidato Kontemplasi dan Refleksi 2019


Post by : Bagian Humas Sekretariat Daerah, 03 Januari 202008:56:10
121 dibaca

File foto tidak ditemukan !!!

Limapuluh Kota,-- Bertepatan dengan 1412 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan menyampaikan pidato kontemplasi sekaligus Refleksi empat tahun kepemimpinan 2019, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati Limapuluh Kota, Sarilamak, Selasa (31/12).

Hadir pada Kesempatan itu, Asisten Pemerintahan, Drs, Dedi Permana, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Fitma Inrayani SH, para pimpinan OPD, pimpinan organisasi sosial, LSM, OKP, dan para awak media.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan, Kegiatan ini merupakaan salah satu poin dalam mendukung kelancaran pekerjaan baik yang dilakukan dalam frame/bingkai silaturahmi maupun wadah koordinasi di era keterbukaan informasi publik, serta strategi dan langkah kedepan sesuai dengan kewenangan wakil kepala daerah. 

"Selama 1.412 hari dalam pemerintahan kami berdua, saya sebagai Wakil Bupati sesuai dengan amanat Undang-undang sebagai pembantu tugas Kepala Daerah belum banyak dapat berbuat untuk itu saya mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota yang telah mempercayai kami," ucapnya dihadapan para tamu undangan dan awak media.

Lebih lanjut dia mangatakan, yang sering terdengar dan dibaca di media masa bahwa Bupati dan Wakil Bupati selalu bertengkar dan tidak ada kekompakan, namun semua itu hanya sebabkan ke Profesionalan masing-masing, sekaligus stel / gaya kepemimpinan masing-masing.

"Tindakan saya yang terlihat menentang bahkan mensomasi kepala daerah. Hal ini adalah bertujuan untuk Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Nageri, untuk dapat mengkaji ulang tugas Wakil Kepala Daerah karena tidak diaturnya kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi dalam hal pembagian tugas, kewenangan dan keefektivitasan serta tanggungjawab Wakil Kepala Daerah. Seperti tugas Wakil Kepala Daerah sebagai pembantu tugas Kepala Daerah sebagaimana ang diamanatkan Nomor 23 Tahun 2014, hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban Wakil Wepala Daerah, tidak ada dijelaskan wewenang Wakil Kepala Daerah," ungkapnya.

Amanah yang terkandung di dalam Undang Undang atas tugas Wakil Kepala Daerah tersebut tidak disertai dengan rincian kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan tugas tugasnya.

Ketidak jelasan wewenang Wakil Kepala Daerah ini akan berdampak kepada pelaksanaan tugas selama masa kerja. 
Berbagai tugas Wakil Kepala Dearah berkaitan dengan kata kerja membantu, memantau, mengoordinasikan, menindaklanjuti, melaksanakan, mengupayakan, mengevaluasi, serta memberikan saran memerlukan kewenangan untuk melaksanakannya.

"Tanpa ada batas kewenagan yang jelas antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbagai tugas tersebut akan menjadi kabur dalam implementasi dan tanggung jawabnya. Kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan aktivitas untuk memutuskan sesuatu, apabila keputusan yang telah diambil oleh Wakil Kepala Daerah dimentahkan kembali oleh Kepala Daerah maka wibawa Wakil Kepala Daerah akan pudar," ujarnya.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Wabup Ferizal Ridwan juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari banyak orang,
Pertama, ketidakhadiran dirinya pada iven dan forum resmi daerah seperti halnya rapat paripurna di DPRD, hal ini disebabkan oleh tidak adanya mandat yang diberikan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan dalam forum resmi tersebut, karena hal ini sesuai dengan Pasal 67 bahwa Wakil Bupati dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan, sementara apabila Bupati tidak mempunyai halangan sementara yang disampakan kepada wakil Bupati maka hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh wakil Bupati.

Kedua, tidak hadir dan terlibat pada pembahasan APBD dan mutasi. Ketiga, Masalah tidak adanya foto, baliho dan potret daerah yang memajang foto Wakil bupati. kemudian yang Keempat, tidak adanya wabup mempin apel, koordinasi dan tidak jalannya TM Pengentasan Kemiskinan daerah dan menyalurkan bantuan.

Kelima hal hal tentang grafitasi seperti pemberiatanan Wabup naik haji kemarin, Pemberian hadiah berupa uang tidak terima karena bertentangan dengan undang-undang UU 23 Tahun 2014 pasal 67, dimana Wakil Bupati mempunyai kewajiban yang harus menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

"Hal ini , tentu berpedoman kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang telah mengeluarkan surat edaran nomor:B.1341/01-13//03/2017 tertanggal 15 Maret 2017, apabila menerima hadiah berupa uang lebih dari Rp.1 juta wajib dilaporkan. Untuk menghindari ancaman pidana, maka pegawai negeri wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau melalui unit pengendalian gratifikasi instansi paling lambat 7 hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK. Dan hal ini telah saya laporkan," tuturnya.

Kakau berbicara mengenai tugas dan kewenangan, Wabup Ferizal Ridwan telah melakukan berbagai inovasi yang sifatnya inisiatif pribadi dan mandiri, seperti meningkatkan kedisiplinan dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota, kegiatan senin Baronggok yang sifatnya diskusi untuk pembangunan, kegiatan monitoring dan evaluasi baik itu tingkat kecamatan dan nagari, bahkan melakukan aksi tutup mata, namun semuanya itu belum mampu membuahkan hasil dan perubahan yang besar untuk kemajuan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kita telah lakukan berbagai upaya sesuai dengan tugas dan kewenangan, untuk tahun 2020 kita akan lebih ikhllas,  kalau untuk inovasi dan saran sudah kecil harapan," pungkasnya sambil bersiloroh. (Hermiko)

Sampaikan komentar & saran