PARIPURNA JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI TENTANG PERUBAHAN RAPBD 2020 DAN PARIPURNA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 3 RANPERDA


Post by : Sekretariat Dewan, 24 September 202011:34:40
76 dibaca

File foto tidak ditemukan !!!

Sarilamak- Paripurna jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tentang perubahan RAPBD TA 2020 dan Paripurna persetujuan bersama terhadap 3 Ranperda   bertempat di aula DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, siding  yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si serta Wakil Ketua DPRD, wendi Chandra, ST dan Syamsul Mikar, serta Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, Sekda  Limapuluh Kota, Widia Putra, anggota Forkopimda,  dan Kepala OPD di Lingkungan Pemda Limapuluh Kota, (Rabu /16 September 2020).

 

Yang Pertama Bupati Limapuluh Kota menjawab dari Fraksi Partai Persatuan pembanguan, “ terimakasih atas saran dari Fraksi PPP agar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020 ini diarahakn dan mengacu kepada agenda prioritas dan target yang telah disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 dan RPJMD Kabuapten Limapuluh Kota dengan pertimbangan perkembangan adanya wabah Covid 19 serta sesegera mungkin mengingat waktu yang sudah sempit, demi terlaksananya berbagai program kegiatan untuk mencapai target kinerja tahunan pemerintah daerah.

Terkait Pencapaian Target PAD Tahun 2020 Baik Intensifikasi Ataupun Ektensifikasi Dimana Tingkat Pencapaiannya Belum Memenuhi Target, Dapat Kami Jelaskan Bahwa Kita Telah Melakukan Kegiatan Intensifikasi Antara Lain, Pendataan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Penetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, Evaluasi/Monitoring Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah, Penataan Regulasi. Selain Itu Juga Sudah Dilakukan Antara Lain, Kerjasama Dengan Bank Nagari Secara Online Dalam Pembayaran Pbb, Kerjasama Dengan BPN Dan Bank Nagari Dalam Host To Host Penyelenggaraan BPHTB, Mengikuti Kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Fokusnya Adalah Optimasilsasi Pendapatan Asli Daerah.

 

Terkait dengan efektifitas dan efesiensi realisasi anggaran penanganan wabah virus Covid-19 hingga akhir tahun 2020  dapat kami tanggapi bahwa pemerintah daerah sudah berupaya untuk melaksanakan efektifitas pelaksanaan penanganan virus Covid-19 melalui gugus tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan perkembangan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, pertumbuhan perencanaan belanja yang dibutuhkan daerah belum seimbang dengan pertumbuhan pendapatan yang sering kita kenal dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, namun demikian pada rancangan belanja daerah justru mengalami kenaikan, dapat kami jelaskan bahwa pada rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 baik disisi pendapatan ataupun belanja mengalami penurunan dibanding APBD Awal Akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunya tingkat pertumbuhan Ekonomi Global Dan Nasional.

 

Terkait dengan rencana kegiatan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum dengan anggaran yang telah disetujui dari perpustakaan nasional sebesar 10 (Sepuluh) milyar sementara diperlukan anggaran untuk persiapan lahan lokasi pembangunan gedung tersebut dengan alokasi anggaran sebesar 215 Juta rupiah yang mestinya dianggarkan terlebih dahulu pada perubahan anggaran ABPD  Tahun 2020, dapat kami jelaskan bahwa hal ini dapat kita bicarakan pada pembahasan selanjutnya.

Selanjutnya dari menjawab dari Fraksi Hanura Terkait Dengan Adanya Penyusunan APBD perubahan, pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan apbd perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

 

Terkait Dengan Rancangan Perubahan APBD 2020 yang terpenting ada dua hal pokok yaitu pendapatan dan belanja. Prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan dapat masyarakat dan memiliki multyplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi.

 

Berkenaan dengan  percepatan pemekaran nagari maek dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Huruf (F) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa salah satu persyaratan pembentukan desa (pemekaran desa) adalah tersedianya batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang sesuai dengan kaidah kartografis sampai saat ini persyaratan tersebut belum terpenuhi. namun demikian pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintah nagari Maek sedang berupaya menyelesaikan peta batas tersebut bersama dengan lembaga yang direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial (Big) Dan Kemendagri sehingga diharapkan dengan tersedianya peta batas Nagari Maek yang sudah sesuai dengan ketentuan sehingga pengajuan ranperda pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek dapat dilakukan.

Selanjutnya menjawab pertanyaan terkait dengan kegiatan yang telah terlaksana baik fisik dan secara administrasi sudah selesai dan sudah ada hasil verifikasi APIP segera dibayarkan dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengganggarkan pada opd terkait dan telah melakukan pembayaran terhadap SPM yang telah diajukan.

Selanjutnya menjawab pertanyaan terkait dengan belanja modal pengadaan buku bacaan pustaka dapat kami jelaskan bahwa anggaran ini ditujukan dalam rangka memenuhi PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

 

Selanjutnya menjawab pertanyaan terkait dengan belanja tidak terduga awalnya ada Rp.1.285.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) Setelah Perubahan Menjadi Rp.39.427.424.585 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Emapat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa penambahan belanja tidak terduga ini sebagai akibat amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. belanja yang direfocussing dialokasikan pada belanja tidak terduga untuk memunuhi kebutuhan operasional penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 serta pemberian bantuan tunai kepada masyarakat terdampak covid-19.

Selanjutnya menjawab pertanyaan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan ini telah sesuai dengan rekomendasi badan anggaran yang telah kita sepakati ketika penetapan KUA PPAS yakni pendapatan sebesar Rp. 1.256.541.615.788 ( Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) belanja sebesar Rp. 1.294.076.507.885 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) penerimaan pembiayaan sebesar Rp.39.884.892.097 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) Dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.350.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Selanjutnya berkenaan dengan kegiatan di APBD induk yang terrefocussing serta perubahan rekening kegiatan dapat kami jelaskan bahwa terjadinya perubahan rekening ini akibat keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional Tahun 2020.

Terkait dengan kegiatan hibah yang telah dianggarkan pada APBD awal seharusnya tidak dilakukan refocusing dapat kami jelaskan bahwa kegiatan ini terefocussing akibat keluarnya peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Tahun 2020.

 

Selanjutnya Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid – 19 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh kota untuk masyarakat yang terdampak, yang mana pembagiannya belum merata dan masih ada masyarakat yang belum mendapatkannya. dapat kami jelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah disalurkan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 dimana data dan usulan berasal dari nagari-nagari dan disampaikan melalui kecamatan, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data melalui mekanisme yang ada.

 

Terima kasih atas dukungan saudara terkait dengan pentingnya protokol kesehatan dalam penanggulangan  Covid-19. Pemerintah Daerah secara berkesinambungan melakukan sosialisasi sampai ke tingkat jorong dengan harapan masyarakat diseluruh nagari menyadari bahaya terhadap wabah Covid-19 Ini.

Terkait dengan kasus di Parit Padang Panjang Nagari Taeh Baruah dapat kami jelaskan bahwa pemulasaran jenazah pasien covid-19 yang meninggal di RSAM Bukittinggi sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur tentang pemulasaran jenazah pasien covid-19 terkonfirmasi positif yang ada di rumah sakit tersebut.

 

A.            Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara bertahap terus mengupayakan pembangunan dan pengembangan jaringan internet terintegrasi milik pemerintah daerah yang tentunya berimbas pada terbukanya saluran jaringan baru dibeberapa daerah seperti di pusat Kecamatan suliki dan kawasan Wisata Lembah Harau.

B.            Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah dan sedang mengusulkan Pembangunan Tower Base Tranceiver Station (Bts) Ataupun Penyediaan Akses Internet  Ke Pemerintah Pusat Melalui Aplikasi Permohonan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi (Pasti) Yang Merupakan Program Dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo. Dimana Usulan Tersebut Juga Termasuk Untuk Sekolah, Puskesmas Dan Kantor Walinagari.

C.            Pemerintah Kabupaten Juga Mengupayakan Penyediaan Akses Internet Ataupun Pembangunan Tower Tersebut Langsung Dengan Berkirim Surat Kepada Pihak Provider Seperti PT. Telkomsel Dan PT. Tower Bersama.

 

Terkait dengan prioritas pembangunan daerah tertinggal dan terisolir, seperti pelebaran jalan ke Nagari Maek, perbaikan jalan ke Jorong Nenan, Nagari Maek, Kubang Balambak Dan Nagari Galugua, dapat kami jelaskan bahwa prioritas pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu perhatian khusus dari pemerintah daerah. sebagai tindak lanjut dari kebijakan dimaksud dapat kita bahas pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Berkenaan dengan lelang terhadap aset-aset tidak produktif dan sudah tidak dimanfaatkan dapat kami jelaskan bahwa hal ini sudah dalam proses persiapan lelang, terkait  dengan apresiasi terhadap Penyampaian Nota Keungan Ranperda Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang kami sampaikan ditengah-tengah adanya bencana pandemi covid-19 yang melanda negeri ini.

 

Selanjutnya berkenaan dengan kebijakan untuk menjadikan koperasi konvensional menuju koperasi berbasis syariah, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A.            Melakukan Sosialisasi Pada Pengurus Koperasi Tentang Koperasi Berbasis Syariah.

B.            Mengirim Gerakkan Koperasi Dan Unsur Mui Untuk Mengikuti Pelatihan Uji Kopetensi Bagi Dewan Pengawas Syariah.

C.            Study Lapangan Ke Koperasi Yang Telah Menerapkan Pola Syariah.

 

Menanggapi harapan saudara agar pemerintah daerah membuat regulasi terkait bantuan seragam, buku dan keuangan dari SD Hingga Tamat SLTA untuk anak yatim akan kita sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

 

Selanjutnya Dari Fraksi Partai Gerindra terkait penurunan pendapatan daerah seperti penurunan PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya, dapat kami jelaskan bahwa PAD mengalami penurunan ini disebabkan adanya penurunan penerimaan terhadap beberapa objek pajak sebagai dampak penurunan gerakan ekonomi yang disebabkan pengaruh pandemi Covid 19, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan), retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan penurunan dana perimbangan disebabkan lahirnya pMK Nomor 35/Pmk.07/2020 yang mengkoreksi alokasi anggaran DAU, DBH Pajak dan bukan pajak, dana desa dan DAK.

 

Terkait dengan untuk meningkatkan serapan anggaran Pendapatan Daerah, mengingat bahwa Tahun Anggaran 2020 hanya menyisakan waktu 3 bulan. Semua OPD harus meningkatkan kinerja, agar kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di APBD induk maupun di APBD perubahan bisa terlaksana.

terkait dengan konstribusi pajak mineral bukan logam dan bantuan serta pengawasannya, dapat kami jelaskan bahwa PAD Yang Dihasilkan Dari Sektor Pertambangan Berasal Dari Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Sampai Bulan Agustus 2020 Sebesar Rp.4,3 Milyar Atau Sebesar 86,11%, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap  kegiatan pertambangan,antara lain melakukan monitoring ketaatan perusahaan pemegang iup dalam membayar pajak daerah, menyurati/memberikan teguran kepada pemegang iup yang lalai/mengingatkan  akan kewajiban pajak daerah.

terkait kualitas pupuk bersubsidi jauh lebih rendah dari pupuk non subsidi, dapat kami jelaskan bahwa kualitas pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi tidak berbeda sepanjang dimanfaatkan sesuai dengan waktu dan kondisi tanaman secara tepat, terkait dengan pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat sekarang ini, jadi bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi tentang insprastruktur yang tertinggal pada APBD 2020, apakah regulasi membolehkan dilakukan di APBD 2021, dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan insfrastruktur yang tertinggal pada APBD 2020 sesuai dengan kebijakan nasional harus dimulai kembali dari proses perencanaan. Arah APBD Tahun 2021 sebagaimana diatur dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.

 

Berkenaan dengan penurunan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan disebabkan oleh refocussing pendapatan sedangkan belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebagaimana diatur oleh Pmk Nomor 35/Pmk.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka penanganan covid-19 dan atau menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah.

 

Menanggapi pernyataan saudara terkait dengan komoditi pertanian dan perkebunan seperti gambir, jeruk dan tanaman holtikultura yang dikaitkan dengan PAD dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah dimana jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara close list, dimana terhadap komiditi pertanian, perkebunan dan tanaman holtikultura tidak termasuk didalam jenis objek PAD. Namun demikian  agrowisata dan agrobisnis berdampak terhadap pertumbuhan PDRB.

 

Tentang pelayanan kesehatan di tingkat puskesri atau Pustu yang ada Di Kabupaten Lima Puluh Kota terkesan lamban dalam pelayanan dan sering kali di jumpai tidak ada petugas, untuk itu kami Fraksi Partai Demokrat Meminta kepada saudara bupati untuk menertipkan atau meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di sektor pelayanan kesehatan masyarakat, dapat kami jelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, kami telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain dengan membentuk Tim Pembina Cluster Binaaan (TPCB) sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap 22 puskesmas yang ada diwilayah kerja Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk pembinaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. namun demikian kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. 

 

 

kami  menyadari bahwa tanggapan serta penjelasan kami belum sepenuhnya memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat. hal-hal yang masih perlu penjelasan lebih lanjut tentunya masih dapat kita bahas dalam agenda selanjutnya. segala masukan dan saran sangat kami hargai dan akan menjadi perhatian. 

harapan kami, rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang selalu kita tumbuhkan melalui berbagai kesempatan akan dapat lebih memperlancar penetapan seluruh kebijakan pemerintahan daerah, termasuk rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah, kiranya allah swt  berkenan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada kita dalam mengemban tugas-tugas dan tanggungjawab yang cukup berat ini, sehingga kita mampu menyelesaikannya tepat waktu.

Kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya pada segenap anggota  dewan yang terhormat beserta seluruh unsur terkait, atas usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah ini sampai penetapan nantinya menjadi peraturan daerah.

               

HUMAS DPRD KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

16 SEPTEMBER 2020

Sampaikan komentar & saran