Limapuluh Kota, Diskominfo,- Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 serta pembahasan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan,
dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (18/5/2026).

Rapat diikuti Kabag Perekonomian dan Pembangunan Lisa Angreini beserta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruangan Rapat Wakil Bupati Lumapuluh Kota, Sarilamak.

Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan komponen inti pada April 2026 mengalami inflasi bulanan sebesar 0.23% dengan andil inflasi 0.15% dan inflasi tahunan sebesar 2.44% dengan andil inflasi 1.56%. Komponen inti pada April 2026 mengalami deflasi bulanan sebesar 0.88% dengan andil inflasi 0.15% dan inflasi tahunan sebesar 3.37 % dengan andil inflasi 0.56%.

"Pada M2 Mei 2026, tercatat sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan 21 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 17 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah", terang Amalia Adininggar.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak lengah meskipun kondisi inflasi nasional relatif terkendali. “Meskipun angka nasional kita baik, kita tidak boleh berpuas diri karena situasi geopolitik internasional masih sangat dinamis,” tegas Tito.

Menurutnya, konflik yang terjadi di Timur Tengah telah memberikan dampak terhadap kenaikan harga minyak global serta fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa di dalam negeri. “Oleh karena itu, pada bulan Mei ini kita harus turun ke lapangan dan pasar di semua daerah untuk mengamati betul apakah ada dampak nyata dari kenaikan harga minyak dan kurs mata uang terhadap harga barang, jasa, dan transportasi,” ujarnya.

Tito juga menyoroti sejumlah komoditas pangan yang hingga kini masih menjadi penyumbang utama inflasi nasional, terutama cabai merah, bawang merah, dan gula pasir. “Terkait dengan komoditas, cabai merah masih menjadi penyumbang dominan yang seharusnya kita surplus sehingga dipastikan ini adalah masalah distribusi, diikuti oleh bawang merah dan gula pasir,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta terus mewaspadai potensi kenaikan harga minyak goreng dan daging sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. "Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus memperkuat pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kondisi inflasi tetap terkendali guna menjaga daya beli masyarakat", ulas Tito. (*)