Lima Puluh Kota, Diskominfo --- Menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri RI terkait pengendalian inflasi, Sensus Ekonomi 2026, dan jaminan produk halal, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti rapat teknis dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga serta TPID Daerah. Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diikuti secara virtual oleh Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito Resha bersama Kepala Perangkat Daerah, di ruang rapat Wakil Bupati, Sarilamak, Selasa (5/5/2026). 

Menindaklanjuti rapat teknis ini Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi bersama Perangkat Daerah terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. “Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ahlul Badrito Resha.

Disini Wabup memberikan arahan untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi penyebab perbedaan nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) antara data Kabupaten Lima Puluh Kota dengan data Provinsi Sumatera Barat. "Selain itu Kabupaten Lima Puluh Kota melalui perencanaan penggunaan Dana TKD akan dilakukan untuk pengembangan bawang pada daerah terdampak bencana, disamping juga pengusulan bibit padi unggul dan reguler ke Provinsi Sumatera Barat," papar Ahlul Badrito Resha. 

Disamping itu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan menyampaikan informasi terkait terpilihnya Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai kawasan cabe nasional. Didukung dengan tersedianya lebih kurang 10 Ha lahan untuk bantuan penanaman cabe terkait pemulihan ekonomi pasca bencana. Disisi lain Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, juga menyampaikan terkait harga Ayam Broiler mengalami penurunan sedangkan harga telur ayam cenderung stabil. Dab juga telah terjalinnya kerjasama antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Solok terkait telur puyuh. 

Dalam rapat teknis ini juga terungkap bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan mengupayakan kemudahan bagi pelaku usaha dengan pendampingan untuk melakukan pengurusan Sertifikat Halal. Ini sejalan dengan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa masih tersedianya 8000 stok sertifikat halal gratis di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan catatan produk daging termasuk dalam pengurusan sertifikat halal secara “Self Declare”. 

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga akan melaksanakannya kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) jelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan pokok, serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga lebih murah.(rel-diskominfo)