Lima Puluh Kota, Diskominfo-

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus mendorong terbangunnya sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. 

Kolaborasi tersebut menjadi penting agar kebutuhan pembangunan di daerah dapat dikomunikasikan secara efektif dan memperoleh perhatian sesuai dengan kewenangan serta program yang tersedia.

Bupati Safni didampingi Kepala Dinas PUPR Orlanda, Camat, Wali Nagari bersama Anggota DPR RI Mulyadi beserta rombongan meninjau langsung ruas jalan Andiang–Maek yang merupakan salah satu urat nadi penting yang kerap mengalami kendala infrastruktur akibat faktor alam, seperti kerusakan sedang hingga berat pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan Lima Puluh Kota, Selasa,(13/10/2026).

Peninjauan oleh Bupati Safni bersama anggota DPR RI Mulyadi dilakukan guna memastikan kelanjutan perawatan, pemeliharaan, serta pengalokasian anggaran perbaikan jalan tersebut agar akses transportasi masyarakat tetap berjalan.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi faktual di lapangan. Dengan melihat langsung ruas-ruas jalan yang memerlukan penanganan, diharapkan penentuan prioritas perbaikan dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan tingkat urgensi serta ketersediaan anggaran.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan sekaligus mengidentifikasi sejumlah titik yang menjadi prioritas penanganan dan perbaikan pada tahun anggaran 2026 serta rencana pembangunan tahun anggaran 2027.

Oleh karena itu, penanganan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan, manfaat bagi masyarakat, serta prioritas pembangunan daerah. Peninjauan langsung ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan perbaikan, sehingga ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas dapat diperjuangkan untuk memperoleh penanganan sesuai dengan mekanisme dan ketersediaan anggaran.(**)