Jakarta, Diskominfo — Dalam upaya memperjuangkan isu strategis daerah, Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang melakukan audiensi khusus dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, pada Jum'at, (09/05/2025), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kehadiran Bupati di ruangan ketua DPD itu didampingi dua Senator Sumatera Barat, Jelita Donal dan Cerint Iralloza Tasya.

Dalam diskusi tertutup yang berlangsung hangat dan konstruktif itu, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan isu krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah diantaranya, pembangunan RSUD di IKK Sarilamak dan keterbatasan perizinan pengelolaan tambang.

Bupati Safni menjelaskan bahwa saat ini, daerahnya menghadapi tantangan serius dalam penyediaan layanan kesehatan rujukan. Satu-satunya RSUD yang dimiliki belum mampu mengakomodasi masyarakat Lima Puluh Kota yang mencapai 400.000 jiwa, apalagi dengan wilayah yang sangat luas. 

"Kami meminta agar pemerintah pusat melalui DPD RI membantu mendorong percepatan realisasi pembangunan RSUD yang telah direncanakan, namun terkendala oleh minimnya dukungan anggaran dari pusat," ucap Bupati Safni.

Kemudian, isu kedua yang disuarakan Bupati Safni adalah keterbatasan daerah dalam pengelolaan tambang, yang selama ini perizinannya di tingkat provinsi. 

“Kami hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kerusakan lingkungan, kami yang tanggung, tapi manfaat ekonominya tidak dapat kami rasakan secara signifikan,” ucap Bupati dengan nada prihatin.

Ia meminta DPD RI memperjuangkan penguatan posisi pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, pengawasan, dan pemanfaatan pendapatan dari sektor pertambangan, agar pembangunan benar-benar berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyambut baik langkah proaktif Bupati dan menegaskan bahwa lembaganya memiliki komitmen kuat untuk menjadi jembatan antara daerah dan pusat. 

“Kita akan perjuangkan bersama. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk memastikan suara daerah sampai ke pusat. DPD RI akan mengangkat isu ini dalam sidang-sidang strategis dan mendorong kementerian terkait memberikan solusi konkret,” ujarnya. (MFS/Kominfo).