Limapuluh Kota, Diskominfo,---Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui zoom meeting, Senin (8/6/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Limapuluh Kota, kegiatan strategis ini dihadiri oleh Asisten II, Kabag Perekonomian dan Pembangunan beserta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Rapat rutin skala nasional yang diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.M.

Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa per 2 Juni 2026 menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia saat ini tengah mengalami inflasi tahunan (year-on-year) per Mei 2026 sebesar 3.08 persen. Dimana Penyumbang andil deflasi, di antaranya adalah komoditas daging ayam, telur ayam, dan bawang putih dengan masing-masing andil deflasi sebesar 0,06%; 0,05%; dan 0,01%.

"Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Sarolangun dengan nilai perubahan IPH 5,70%. Komoditas didominasi oleh cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi," jelasnya.

Merespons dinamika data tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memberikan penegasan kuat dan menginstruksikan agar seluruh kepala daerah bersikap proaktif, turun langsung ke lapangan, serta tanggap melakukan intervensi pasar guna memantau pergerakan harga komoditas pokok secara berkala di wilayah masing-masing agar dampak kekeringan tidak memicu lonjakan harga yang tidak terkendali.

"Sumbar termasuk 10 Provinsi infalsi tertinggi sebesar 3.91%. Kita berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus memperkuat pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kondisi inflasi tetap terkendali guna menjaga daya beli masyarakat", ulas Tomsi Tohir. (*)