Limapuluh Kota, Diskominfo -- Perencanaan pembangunan nagari yang diawali dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan tahapan krusial untuk menjamin bahwa APB nagari berpihak pada aspirasi rakyat. Untuk itu, perencanaan yang disusun nagari harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di nagari, baik itu SDM maupun SDA. "Semangat yang harus dikedepankan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat di nagari. Visi dan keyakinan Wali Nagari harus mengarah pada penanggulangan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakatnya," ungkap Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo saat membuka Bimbingan Teknis Optimalisasi dan Pendayagunaan Data IDM dan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari di Hotel Shago Bungsu I, Kamis, (21/09/2023). Dilaksanakan sehari penuh, kegiatan yang diinisiasi Pemkab Limapuluh Kota melalui DPMD/N tersebut diikuti oleh seluruh Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Bupati di bagian lain penyampaiannya mengatakan, pemahamam konsep perencanaan, analisis situasi dan kondisi daerah sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan nagari ketimbang persoalan politik dan kepentingan kelompok tertentu meskipun hal ini tidak dapat dihindari. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan tersebut diharapkan menyadari bahwa tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari tidak hanya dipahami sebagai produk politis atau produk demokrasi, lebih dari itu dapat sebagai alat perubahan dan pengendali pemerintahan nagari. 

"Bimtek yang dilaksanakan DPMD/N merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari khususnya terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari," tambahnya. Bupati berharap, upaya bersama dalam mengoptimalkan hasil pemutakhiran dan pendayagunaan data IDM dan SDGs desa dapat mempermudah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari.
 
Sementara itu, Kepala Dinas PMD/N Endra Amzar dalam laporannya menyampaikan, jika Bimtek yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam pemutakhiran IDM dan SDGs desa. Selain itu lanjutnya, para peserta diharapkan dapat memahami dan mampu mengelola data IDM dan SDGs sehingga menghasilkan perencananaan pembangunan nagari yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi narasumber dan Kepala DPMD/N turut menyerahkan plakat dan lencana desa mandiri kepada 9 nagari yang telah diakui Kemendes PDTT sebagai desa mandiri, diantaranya Sarilamak, Situjuah Batua, Pangkalan, Muaro Paiti, Tujuah Koto Talago, Guguak VIII Koto, Taram, Labuah Gunuang, dan Koto Tuo. (MFS/Kominfo)