Padang, Diskominfo – Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, memaparkan sejumlah usulan strategis pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2025–2029. 

Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, dihadiri langsung oleh Gubernur Mahyeldi dan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Senin (19/5).

Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha,  saat menyampaikan paparan dihadapan Gubernur memaparkan 25 usulan proyek strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lima tahun mendatang.

Dalam paparannya, Wabup menekankan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran strategis sebagai gerbang darat utama dari Riau ke Sumatera Barat. Posisi geografis ini didukung dengan kekayaan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan potensi UMKM yang kuat. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan sejumlah proyek prioritas yang mencakup penguatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta mitigasi bencana berbasis lingkungan.

Beberapa usulan utama yang disampaikan antara lain pelebaran dan perbaikan Jalan Payakumbuh–Suliki–Koto Tinggi, pembangunan Jalan Sarilamak–Gunuang Malintang, perbaikan jalur strategis seperti Payakumbuh–Lintau dan Napar–Pua Data–Koto Tinggi, serta pembangunan jembatan penghubung Titian Sambung Koto Tinggi. 

Di sektor ketahanan pangan, Lima Puluh Kota mengusulkan pembangunan jaringan irigasi tersier, bantuan traktor roda empat, alat berat mini excavator, serta pembangunan rumah potong hewan dan pemberian bantuan ternak sapi. Pemerintah Daerah juga mendorong peningkatan status dan fasilitas Rumah Sakit Ahmad Darwis di Suliki agar lebih mampu melayani masyarakat di kawasan timur Kabupaten.

Tidak hanya itu, Wabup Ahlul juga menyampaikan perlunya normalisasi sungai-sungai besar yang rawan banjir seperti Batang Harau, Batang Sinamar, Batang Kapur, Batang Sanipan, dan Batang Manggilang, sebagai bagian dari program strategis penanggulangan bencana. Di sisi lingkungan, usulan pembangunan TPS 3R (reduce, reuse, recycle) juga diajukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah terpadu di tingkat Kabupaten. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah turut mengajukan program pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian jaminan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan program pengentasan kemiskinan.

Wabup menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut disusun dengan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan misi pembangunan nasional, yakni mewujudkan SDM unggul, pertumbuhan ekonomi hijau, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, kunci keberhasilan pembangunan di Limapuluh Kota adalah sinergi antara Pemerintah Daerah dan Provinsi, didukung komitmen seluruh pemangku kepentingan.

“Kami harap seluruh usulan ini menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan Provinsi, dan bersama-sama kita bangun Sumatera Barat yang maju, inklusif, dan berkeadilan,” tegas Ahlul di akhir paparannya.

Paparan dari Lima Puluh Kota ini pun mendapat sambutan positif dari Gubernur Mahyeldi dan peserta forum, sebagai contoh komitmen daerah dalam menyusun perencanaan berbasis data, kebutuhan, dan keberpihakan terhadap masyarakat.(Rdo)